Launching Regulatory Framework System For Health Regulation
Maintenance of the Regulatory Tools: Keeping it up=to-date
Informasi Acara

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Hukumonline dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia mendapat kepercayaan dari British Embassy Jakarta dan Kementerian Kesehatan RI untuk merancang sistem dan meningkatkan kapasitas dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dibawah naungan Kementerian Kesehatan RI.
Regulatory Framework System (RFS) merupakan sistem berbasis teknologi yang dibangun oleh Hukumonline untuk membantu BKPK dalam proses harmonisasi proses harmonisasi regulasi dapat dilakukan secara efisien dan berbasis data. Dalam implementasi RFS terdapat empat tahap yang dilakukan diantaranya Proof of Concept yaitu proses konsolidasi dan pengkategorian regulasi kesehatan. Tahap kedua yaitu Regulatory Database & Advance Search untuk membangun basis data yang komprehensif. Ketiga, pengembangan lisensi penggunaan sistem. Tahap terakhir, peningkatan kapasitas bagi BKPK untuk penggunaaan sistem RFS.
Sistem RFS yang telah dibangun resmi diluncurkan pada Kamis, 11 September 2025 dengan kegiatan yang bertajuk Launching Regulatory Framework System for Health Regulation “Maintenance of the Regulatory Tools: Keeping It Up-to-Date”. Dihadiri oleh Ibu dr. Etik Retno Wiyati, MARS, M.H., selaku Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Sam Hayes, Head of Economics and Social Affairs of the British Embassy Jakarta, dan perwakilan Hukumonline dan PSHK, peluncuran sistem RFS ini menjadi tonggak penting dalam wujud nyata kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola regulasi.
Dengan adanya kolaborasi dalam membangun RFS ini akan membantu BKPK dalam integrasi dan harmonisasi regulasi yang sudah ada, sehingga dalam proses penyusunan peraturan pelaksana yang akan datang dapat dilakukan secara cermat dan efisien.
Arsip Lainnya
Legal BUMD Seluruh Indonesia Summit 2026
Legal BUMD Seluruh Indonesia Summit 2026
Implementasi UU PDP Pasca Terbitnya PP 33/2026: Menata Kepatuhan, Tata Kelola Data, dan Eksposur Hukum Korporasi
PP 33/2026 membawa perubahan penting terhadap tata kelola dan kepatuhan pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Pahami arah regulasi, ruang interpretasi, pembagian tanggung jawab, serta implikasinya bagi korporasi untuk mengantisipasi risiko hukum dan operasional.
Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pegawai Pelindungan Data Pribadi
Hukumonline & Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia 2026